LGBT, BAGAIMANA MENYIKAPINYA?

by admin

Rudi Santoso

*Rudi Santoso (Dosen Stikom Surabaya) Peminat Persoalan Sosial-Budaya

RADAR SURABAYA (06/03) Tidak bisa dipungkiri jika LGBT (Lesbian, Gay, Bi­seksual, dan Transgen­der) menjadi pembicaraan ha­ngat akhir-akhir ini. LGBT menjadi trend di mana-mana. Semua orang angkat bicara masalah ini. Ada pro dan kontra. Namun, terlepas dari semua itu, mari kita sikapi hal tersebut sebagai sebuah keragaman.

LGBT DAN HAK ASASI

Kita harus akui dan tidak bisa membantahnya bahwa fakta LGBT itu ada. Mereka eksis, bersosialisasi, berkomunitas, dan berinteraksi. Beberapa kasus berkaitan LGBT yang menimpa pesohor di negeri ini menunjukkan fenomena bahwa LGBT sudah semakin masif. Masifitas gerakan LGBT ini memang bukan tanpa alasan. Mereka berlindung di bawah payung HAM dan UUD 1945 Pasal 28j. Dimana setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Namun, yang perlu disikapi adalah bahwa UUD 1945 dan HAM tidak bisa serta merta melegitimasi LGBT. Mengapa demikian? Karena dalam konstitusi, Indonesia memandang HAM memiliki bata­san. Batas tersebut adalah tidak boleh bertentangan dengan moral, nila-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.

“PELAKU” MULAI BERANI MENUNJUKKAN DIRI

Mencuatnya beberapa kasus, baik itu kekerasan seksual ma­upun pelecehan yang menimpa kaum LGBT menunjukkan bah­wa kelompok masyarakat ini mulai memberanikan diri un­tuk muncul di permukaan. Ada dua hal yang memicu kemuncu­lan mereka, yaitu antara pe­ngakuan hak asasi dan eksis­tensi. Kelompok pertama, yang menyuarakan hak asasi, bia­sanya mereka yang mengalami diskriminasi. Diskriminasi yang dialami oleh kaum LGBT meliputi lima aspek, yai­tu  fisik, psikis, seksual, ekono­mi, dan budaya. Data dari Arus Pelangi, LSM, menyebutkan bahwa 89,3% kaum LGBT di Jakarta, Jogyakarta, dan Makasar mendapatkan tindak kekerasan dan diskriminasi. Maka gejala inilah yang membuat kaum LGBT menuntut persamaan hak mereka un­tuk tidak didiskriminasi. Tun­tutan ini cukup beralasan, ka­rena keberadaan mereka (dari sudut pandang manusia) tetap harus dihormati dan dilindungi di bawah payung UU HAM.

Golongan kedua adalah mereka yang mulai mencari jati diri dengan eksistensi. Mereka sudah terlalu lama “bersembunyi” dan sudah waktunya untuk menampakkan diri. Bahkan Dede Oetomo, Ph.D, tokoh LGBT, berjuang selama 3 de­kade untuk membangun eksistensi mereka. Kaum ini merasa sudah terlalu lama bersembunyi dan hidup sebagi minoritas di tengah-tengah masifitas orang “normal”. Padahal di dalam hati mereka yang paling dalam, mereka ingin dianggap “normal” seperti yang lain.

BELUM TERSENTUH HUKUM POSITIF

Derasnya arus penolakan LGBT sebenarnya adalah hal yang wajar di tengah kera­gaman. Sebagian masyarakat bahkan menganggap fenomena LGBT ini sebagai penyakit sosial dan gangguan kejiwaan. UU HAM dan UUD 1945 sering digunakan sebagai payung hukum kaum LGBT. Meskipun di dalam UU tersebut mempunyai batasan, diantaranya adalah tidak melanggar norma dan sistem nilai yang berlaku. Sementara itu, belum ada hukum positif negeri ini yang secara tegas mengatur LGBT atau kampanye yang mengarah ke sana. Maka sepanjang belum ada hukum positif yang memberikan pelarangan perilaku tertentu (LGBT), maka kaum ini tentu saja tidak bisa didiskriminasi dan tetap saja berhak mendapatkan perlindungan.

Namun, yang perlu diingat adalah kultur masyarakat kita berbeda dengan negara lain yang melegitimasi kegiatan LGBT. Budaya kita bukan bu­daya acuh dan tidak peduli. Ada beberapa tatanan, norma, dan sistem nilai yang masih menjadi falsafah hidup manusia Indonesia yang tetap membuat bangsa ini berbangga menjadi bangsa yang adiluhung.

PELEMBAGAAN PERKAWINAN SEJENIS

Berbagai perdebatan tentang masalah ini akan menjadi ke sia-siaan, jika kita sendiri akan kehilangan substansi persoalan. Jika dari sudut pandang kema­nusiaan, kaum ini tetaplah berhak mendapatkan perlakuan yang sama tanpa adanya diskriminasi. Namun, jika tuntutan, movement, atau gerakan LGBT mengarah kepada perjuangan melegitimasi perkawinan sejenis, maka hal itu perlu dipertimbangkan lagi. Bagaimanapun gerakan ini dianggap masyarakat sudah menembus batas-batas toleransi ketika hendak meminta perlakuan yang sama dan dilembagakan. Acuan kaum ini selalu kepada negara maju yang telah mele­galkan perkawinan sejenis. Apa yang mereka yakini dan per­juangkan adalah pengakuan mul­tiplisitas identitas yang implika­sinya antiidentitas atau bahkan non-identitas. Dengan demikian kaum ini telah melabrak asas normatif dan identitas, kerena mereka mendefinisikan dirinya sebagai unidentified.

Bagi mereka identitas tidaklah penting. Karena identitas justru menempatkan kelompok lain di luar mereka sebagai the other yang “diperbolehkan” menghakimi me­reka secara normatif. Padahal justru pemahaman seperti inilah yang membuat eksistensi mereka disambut penolakan. LGBT bak alien di tengah masifitas masya­rakat “normal”. Terlepas dari itu semua, te­taplah menghormati kebera­daan mereka sebagai bagian dari keberagaman manusia.(*)

*Sumber: Radar Surabaya |Minggu, 6 Maret 2016 | Asosiasi Profesi | hal. 7