Paradox Etika Profesi

by admin

 


Oleh

RUDI SANTOSO*

KEPROFESIAN DAN ETIKA

Berbicara profesi dan etika adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya seperti dua sisi mata uang. Sebuah pekerjaan bisa disebut “profesi” ketika ada organisasi yang menaungi dan kode etik yang mengaturnya. Etika dalam profesi pada dasarnya adalah upaya melakukan perlindungan kepada klien atau pelanggan atas barang atau jasa yang dihasilkan dari profesi tersebut. Perlindungan klien atau konsumen arahnya adalah perlindungan dari kerugian yang ditimbulkan karena ketidakmampuan teknis. Selain itu, konsumen dilindungi dari perilaku tidak etis dari pihak yang menganggap dirinya sebagai tenaga profesional di bidangnya. Perlindungan ini juga terkait dengan pengakuan dan penghormatan akan profesionalitas di bidang tertentu. Selain itu, kemampuan seseorang di bidang tertentu berpotensi menghasilkan manfaat atau membawa pengaruh, baik positif maupun negatif.

Membaca tulisan Prof. Bagong Suyanto di Radar Surabaya (4/11) Kolom Horison, menjadi menarik ketika persoalan pelecehan seksual di dunia medis (antara tenaga medis dan pasien) bukan sekadar kasus hukum. Dalam tulisan tersebut, secara jelas penulis memaparkan bahwa pencegahan, paling tidak meminimalkan adalah dengan meningkatkan posisi tawar perempuan dari kemungkinan tindak pelecehan. Peningkatan posisi tawar ini sebenarnya jika dipahami kembali hakikat adanya etika profesi adalah sebuah perlindungan konsumen.

FAKTA EMPIRIS DI LAPANGAN

Kasus pencideraan profesi yang mengarah kepada pelecehan beberapa kali muncul dan menghiasi media. Seakan tidak ada jera, kasus satu selesai muncul kasus yang sama. Penyelesaian secara hukum, masih menurut Prof. Bagong ternyata tidak menyelesaikan masalah. Persoalan akan menjadi lebih laten jika “sistem” melakukan “pembiaran” dan seolah melegitimasi perilaku pelanggaran tersebut. Indikasi “legitimasi” ini terlihat dari upaya bantahan dari lembaga terkait yang menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan tenaga medis tersebut telah sesuai dengan prosedur diagnosis medis. Lembaga menggunakan berbagai macam retorika yang dapat menegaskan dugaan pelecehan. Padahal apa yang dilakukan lembaga ini (membantah) justru akan lebih menciderai integritas dan martabat tenaga medis dalam dunia kedokteran. Pencideraan etika profesi ini semakin memposisikan pasien atau klien tidak mempunyai data tawar. Pasien “dipaksa” untuk pasrah karena dianggap tidak mempunyai kemampuan teknis di bidang medis, maka segala apa yang dilakukan oleh tenaga medis tersebut dianggap sah. Kondisi-kondisi tersebut di atas semakin menambah jumlah korban. Ketidaktahuan klien, dalam hal ini pasien, seringkali “dimanfaatkan” oleh pihak oknum profesional untuk kepentingan pribadi. Pada kondisi seperti ini oknum tersebut patut diduga melanggar beberapa prinsip etika profesi. Prinsip tanggung jawab pekerjaan telah terciderai dengan melabrak kepercayaan masyarakat. Kedua; prinsip keadilan terkait melanggar hak-hak orang lain terkait ruang privasi (ingat, dugaan foto telah tersebar kepada orang lain yang tidak berkepentingan adalah ranah pidana). Ketiga; prinsip otonomi atau kemandirian dalam menjalankan profesi. Padahal legitimasi etika profesi akan lebih berwibawa ketika integritas tenaga medis terbangun atas dasar moral dan sistem nilai yang baik.

 

GAP ETIKA DAN PERILAKU

Bermunculannya kasus pelecehan yang berselang tidak lama, secara empiris menunjukkan adanya gap antara etika dan perilaku. Untuk itu, harus dilakukan pemahaman satu persatu asal muasal etika profesi. Dasar fundamental untuk membangun etika (profesi) adalah moral itu sendiri. Moral menyangkut aturan perorangan atas pebuatan yang “benar” dan “salah”. Sementara itu etika adalah aturan yang disepakati sebagai “disiplin” perilaku moral untuk kelompok masyarakat tertentu (profesi). Sehingga bisa dikatakan antara moral dan etika ada irisan himpunan, dimana tidak semua nilai-nilai moral masuk dalam aturan disiplin etika. Sementara itu etiket adalah aturan perilaku sopan santun yang merujuk kepada moral dan sistem nilai itu sendiri. Hukum dalam area ini mengatur dan membatasi perilaku yang diatur dalam sistem etika. Hukum juga mempunyai peran memberikan punishment jika pelanggaran yang dilakukan oleh oknum bisa masuk kategori pidana, jika tidak perdata. Merujuk pada pemahaman di atas, jika masih saja ada pelanggaran etika profesi, patut diduga pangkal persoalannya adalah masalah moral yang terbangun dari oknum tersebut. Maka jika persoalan moral, tidak masuk akal jika institusi sampai perlu memberikan agitasi bantahan dengan retorika medis untuk menegaskan ini menjadi kasus pidana.

PUNISHMENT

Jika saja hukuman pidana atau perdata tidak juga membuat orang atau institusi jera, maka hukuman sosial akan jauh lebih berat. Hukuman sosial terkait dengan hubungannya dengan masyarakat lainnya. Jika Prof. Bagong menekankan perlunya edukasi demi meningkatkan daya tawar pasien, maka boleh untuk ditambahkan hukuman bagi pelanggar adalah hukum sosial. Sebagai awam, kita tidak bisa masuk dalam struktur perombakan aturan “disiplin” etika profesi. Karena kita bukan bagian langsung dari mereka, selain pihak kedua sebagai mitra atau klien. Namun justru sebagai insan yang profesional harus dikembalikan mindset-nya bahwa etika profesi pada dasarnya adalah dalam rangka perlindungan konsumen, klien, atau mitra bisnis. Jika dalam dunia medis ini mitra tenaga medis adalah pasien, maka lindungilah pasien erhadap tindakan- tindakan yang bisa mengarah kepada tindak laku pelecehan. Hal ini sangatlan penting karena moralyang terbangun dari  sikap profesional bukan saja akan menjadikan citra baik terhadap profesi itu. Namun juga akan menjaga integritas, baik bagi insan tenaga medis maupun institusi yang menaunginya. (*)

*Dosen Etika Profesi Stikom Surabaya

Sumber : Radar Surabaya | Edisi Minggu, 11 November 2018 | Health | Hal. 5