Virtual Currency, Paradoks?

by admin

Oleh RUDI SANTOSO*

Dunia keuangan memasuki babak baru dalam sistem pembayaran. Selain alat tukar konvensional berupa uang kartal, sistem pembayaran mulai mengenalkan uang virtual (UV) sebagai alternatif dalam pembayaran perdagangan. Sifatnya yang ti dak atau belum umum mem buatnya belum bisa diterima masyarakat internasional.  Bahkan, UV se benarnya mengandung risiko yang tinggi karena sifatnya yang peer to peer dan ekslusif.

VC DAN REGULASI

Pergeseran penggunaan uang konvensional (kartal) ke non tunai telah mengubah tren model pembayaran. Metode ini dianggap sebagai model yang sangat efisien dan lebih aman. Masyarakat per kotaan sudah jamak menggunakan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dalam sistem pembayaran. Selain itu kita mengenal e­banking sebagai se buah tren kemajuan dalam du nia perbankan. Bahkan yang ter barukan saat ini kita menge nal virtual currencydalam bentuk bit coin. Revolusi yang dilakukan oleh bitcoin adalah kecepatan dan efi siensi biaya. Bitcoin mampu menghemat biaya remittance 75 per sen dan kecepatan transfer dua kali lipat dari jenis transfer kon vensional. Jika biaya remittance yang harus dibayarkan 8 persen maka bitcoin hanya butuh 2 persen saja.

Meski demikian, bitcoin belum bisa dikatakan sebagai mata uang jika mengacu kepada Undang­undang No.7 tahun 2011 tentang Mata Uang. Bahkan pemerintah melalui kementerian keuangan melarang keras penggunaan bitcoin dalam sistem pembayaran. Memang hal ini kontradiktif dengan semangat peme rintah untuk meningkatkan peng gunaan non tunai. Fluktuasi yang tinggi dan tidak adanya jaminan akan aset digital ini, membuatnya dilarang bukan hanya di Indonesia. Tercatat di beberapa negara seperti Tiongkok, Jerman, Arab Saudi, Mesir dan lainlain dengan tegas menolak penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran.

RISIKO

Bitcoin cukup menjanjikan dari sisi kenaikan nilai tukarnya terhadap mata uang konvensional. Sejak diluncurkan pada tahun 2009 oleh Satoshi Nakamoto, bit coin telah terapresiasi ribuan per sen. Pada 17 Mei 2017 harga bit coin melonjak dua kali lipat men jadi USD 1.938,04 atau naik 103 persen dari periode sebelumnya. Namun kenaikan yang begitu tajam juga membawa risiko pemegang ya. Bitcoin juga bisa tiba­tiba turun nilai tukarnya tanpa sebab yang bisa diketahui. Terlebih lagi jika fenomena bitcoin ini hanya sebuah bubble econo my. Naik turunnya tidak bisa diprediksi karena bitcoin ti dak terpengaruh oleh makro maupun mikro ekonomi kawasan atau suatu negara. Di samping itu, tidak ada underlying asset sebagai acuan naik turunnya nilai tukar, membuat bitcoin semakin “bahaya” di tangan orang yang kurang memahami.

Bitcoin bisa menjadi sebuah paradoks dalam sistem ekonomi maupun pembayaran. Sifatnya yang “sakti” karena tidak terpe nga ruh ekonomi makro mem bu atnya leluasa berfluktuasi. Bahkan bank sentral pun tidak bisa mengendalikan laju fluktuasinya, karena kenaikan dan penuruannya murni dipengaruhi oleh mekanisme permintaan dan penawaran. Namun sifat paradoks bitcoin bisa merupakan sebuah bubble eco nomy. Studi yang dilakukan oleh Seetharaman tahun 2017 ter hadap Europe Central Bank (ECB) menyebutkan bahwa skema pembayaran virtual tidak menimbulkan risiko signifikan, karena volume bitcoin masih relatif rendah jika dibandingkan dengan ekonomi dunia. Namun jika volume bitcoin naik signifikan dengan kapitalisasi yang besar pula, tidak menutup kemungkinan ia akan mempengaruhi ekonomi keuangan dunia. Perlu diketahui, kapitalisasi bitcoin telah mencapai USD 246 miliar per 15 Januari 2018.

COST BENEFIT

Nilai bitcoin boleh dibilang ajaib. “Keajaiban” inilah yang sering menim bulkan paradoks dalam sistem ekonomi. Kenapa demi kian? Bitcoin tidak tergantung oleh sebuah pemerintah atau rezim yang mengelola keuangan. Ia juga tidak terpengaruh oleh konstelasi politik maupun keamanan sebuah rezim tertentu. Semakin tinggi permintaan, maka nilai tukar akan naik berbanding lurus. Ke naikan harga ini bisa menjadi dua mata pedang.

Di satu sisi, in vestor bisa mengambil keuntungan. Di sisi lain bisa menjadi “kiamat” ba gi investor yang baru akan membeli digital asset ini. Tidak seperti mata uang konvensional, bitcoin di kembangkan dengan sebuah crypto graphy. Hanya pemegang akun yang bisa menggunakannya untuk membuka kriptograpi tersebut. Sehingga digital asset ini aman dari pemalsuan. Keamanan dari pemalsuan ini terkait bitcoin.

Yang tidak berwujud. Bitcoin hanyalah sebuah deret program yang terenkripsi dengan krip tograpi. Salah satu risiko yang mung kin terjadi adalah rusaknya me dia penyimpananwallet file yang berupa hard disk. Selain itu risiko juga yang mungkin akan dia lami adalah terjadinya malware sys tem. Dimana ada mal­function dalam operasi wallet sehingga rentan diretas oleh orang lain.

VC DI MASA DEPAN

Kita tidak bisa memungkiri bahwa perkembangan alat pem bayaran sudah memasuki babak baru. Meskipun hal ini bisa menjadi sebuah paradoks dalam sistem eko nomi, namun asas legalitas peng gunaan alat pembayaran ini su dah waktunya diatur kemudian ke dalam bentuk aturan baku. Aturan baku tersebut bisa dalam bentuk perundangan yang bukan meru pakan amandemen dari pera turan perundangan yang ada.

Aturan baru tersebut juga tidak kontra produktif dengan aturan yang su dah berlaku. Salah satu hal yang memungkinkan dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) sebagai bank sen tral adalah ikut mengambil pe ran sebagai vali dator. Peran yang dilakukan BI bisa menja di miner (penambang). Kehadiran bank sentral dalam lalu lintas dan tran sak si bitcoin memerlukan sepe rangkat hukum dan infrastruktur yang mendukung.

Hal tersebut memang tidak sedikit investasi yang dibenamkan. Namun jika hal tersebut dia plikasikan, tidak me nutup ke mungkinan praktik pen cucian uang, pendanaan aksi te ro ris me dan kejahatan keuangan lain nya bisa diminalisir dengan pemantauan aliran bitcoin dan virtual currency lainnya. (*)

*Penulis adalah dosen Keuangan Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) Stikom Surabaya

Sumber : Cetak | Radar Surabaya | Edisi, Minggu 19 Agustus 2018 | Health | Hal. 5